Persiapan Jelang UAS PKn 2012/2013

MATERI PKn KELAS XII
(khusus untuk lingkungan sendiri)

Tantangan yang paling jelas dalam era keterbukaan, demokrasi dan kemajuan diberbagai bidang adalah :    nilai-nilai yang bertentangan dengan tatanan budaya bangsa masuk ke Indonesia

Penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka pada satu pihak mengharuskan mempertajam nilai-nilai Pancasila yang bersifat abadi. Dilain pihak, kita di dorong untuk mengembangkan secara kreatif dan dinamis untuk menjawab : Kebutuhan jaman

Unsur terbentuknya negara dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang termasuk kedalam unsur deklaratif deklaratif. Yang termasuk kedalam unsur deklaratif adalah : pengakuan dari negara lain

Makna Nasionalisme adalah kesadaran akan selamat

cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan, memilihara  rasa kehormatan bangsa, namun perasaan kebanggaan terhadap bangsanya kadang berlebihan kadang sehingga bangsa lain dipandang lebih rendah, paham seperti ini disebut : Chauvinisme

Di Indonesia diberlakukannya hukum positif, menurut jenisnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama

hukum perdata dan kedua hukum pidana, kedua jenis hukum tersebut mempunyai sifat :   memaksa

Pengadilan telah menyidangkan kelompok teroris,

tuduhan telah dengan sengaja menghabiskan nyawa orang

lain dan dianggap ancaman bagi suatu negara tuntutan

jaksa dan keputusan hakim adalah hukuman mati,

mendengar keputusan tersebut mereka naik banding dan

mengajukan grasi kepada Presiden, kata grasi dalam

pernyataan tersebut artinya : minta keringanan hukuman

Pengadilan yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama adalah :  Pengadilan Negeri

Dibawah ini adalah Undang-Undang Anti Korupsi yang pengesahannya sesuai dengan pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi, 2003 yaitu : UU No 7 tahun 2006

Pengertian HAM menurut konstitusi RIS memiliki sifat universal, namun pelaksanaannya di negara Indonesia berpangkal pada :  keseimbangan antara hak dan kewajiban

Ditinjau dari aspek yuridis, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mempunyai makna :   menandai mulai dihapuskannya sistem hukum kolonial

Tiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,

pernyataan ini adalah isi dari salah satu UUD 1945 pasal : 27 ayat 1

Sistem politik demokrasi pada hakekatnya menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan :   rakyat

Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi

seperti halnya penjual dan pembeli. Warga dapat

menerima sebagai kesadaran, tetapi juga harus mampu

menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.Pernyataan ini

adalah salah satu ciri-ciri budaya politik : kaula

Dibawah ini merupakan beberapa fungsi partai politik,

kecuali : sebagai sarana pengendalian konflik

Semakin banyaknya warga negara yang tidak ikut aktif dalam pemilu memiliki arti bahwa orientasi politik warga negara bersifat :  apatis

Aspek formal dari demokrasi Pancasila terlihat dari : cara mengambil keputusan

Masyarakat madani mula-mula diistilahkan oleh mantan. Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kata  madani merujuk  pada kota Madinah (kota kelahiran Nabi Muhammad saw) yang berasal dari kata Madaniyah                                                    artinya : peradaban

Berikut ini adalah salah satu contoh budaya demokrasi di Indonesia, kecuali : memaksakan pendapat yang dianggap benar

Contoh penerapan budaya demokrasi yang ada di

lingkungan sekolah adalah seperti berikut, kecuali : menghargai pendapat teman lain asalkan pendapat itu tidak berbeda dengan kita

Arti penting bagi pemerintah yang transparan adalah dapat … terciptanya suatu kebebasan

Para penyelenggara negara dalam bertindak harus tetap berlandaskan pada peaturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap dalam setiap kebijaksanaannya. Hal itu berarti penyelenggara negara                                                   berdasarkan asas : keterbukaan

Ada 2 landasan politik luar negeri Indonesia, pertama

landasan idiil dan kedua landasan struktural. Dibawah ini  adalah yang termasuk landasan struktural : Pembukaan UUD 1945

Badan khusus organisasi PBB yang mengelola di bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah : UNESCO

Dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi antar  negara, Indonesia perlu memperluas perjanjian …. ekstradisi

Berikut ini adalah peranan hukum internasional dalam

menyelesaikan perselisihan antarnegara secara damai,  kecuali : melakukan tindakan militer

Kerjasama antarnegara yang bertujuan untuk

meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan umat                                                  manusia, khususnya bagi negara-negara Islam adalah : OKI

Penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka pada satu pihak mengharuskan mempertajam nilai-nilai Pancasila yang bersifat abadi. Dilain pihak, kita di dorong untuk mengembangkan secara kreatif dan dinamis untuk                                                   menjawab : kebutuhan zaman

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dikatakan sebagai ideologi negara, artinya : setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

Tantangan yang paling jelas dalam era globalisasi, demokrasi dan kemajuan diberbagai bidang adalah : nilai-nilai yang bertentangan dengan tatanan budaya bangsa masuk ke Indonesia

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik

Indonesia tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, alinea : IV

Politik apartheid pernah dilaksanakan di negara….. Afrika Selatan

Menurut pendapat Montesquieu, kekuasaan yang mengadili perbuatan yang melanggar Undang-Undang adalah : Yudikatif

Keunggulan demokrasi Pancasila bila dibandingkan

dengan demokrasi di negara liberal adalah : demokrasi Pancasila digali dari nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri

Prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 mengenai

pengambilan keputusan adalah : mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media

informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini  dengan menghormati norma-norma agama dan rasa  kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Menurut Taufik dalam bukunya berjudul “Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia” pers nasional  digolongkan menjadi dua, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dibawah ini adalah contoh pemahaman pers dalam arti sempit : surat kabar

Hak asasi kebebasan berbicara dan memperoleh informasi yang merupakan hak setiap warga negara. Negara Indonesia telah menjamin kebebasan berbicara dan  mengeluarkan pendapat yang sudah diatur dalam UUD1945 : pasal 28 ayat 1

Dibawah ini adalah contoh harian yang terbit pada masa pergerakan, antara lain sebagai berikut, kecuali : Harian Merdeka

Media massa bagi masyarakat adalah wahana untuk mewujudkan hak : menyatakan pendapat dan berbicara

Setelah munculnya pergerakan moderen Budi Utomo 20 Mei 1908, surat kabar yang dikeluarkan orang Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai : alat perjuangan

Dalam era global, barang, jasa dan produk dari berbagai negara akan masuk dan saling berkompetisi dengan produk lokal. Arus keluar masuk barang dan jasa tidak                                                   lagi dibatasi. Di wilayah-wilayah regional dibentuk pasar                                                   bersama, misalnya di Asia dengan pemberlakuan : AFTA

Di era globalisasi dampak positif dan negatif pada suatu negara pasti akan dijumpai, dibawah ini adalah dampak aspek negatif globalisasi, kecuali : penggunaan mesin ketik sekarang diganti dengan alat komputer yang lebih canggih

Suasana kerukunan hidup antarumat beragama di dalam masyarakat dapat diwujudkan terutama bila kita : mau menghormati dan bekerjasama dengan pemeluk agama lain

Kegunaan atau manfaat dari ketaatan atau kepatuhan

dalam kehidupan bernegara yaitu : terciptanya kehidupan yang aman dan tertib

Perilaku masyarakat yang mencerminkan perwujudan keikhlasan yaitu : memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan atau tanpa pamrih

Contoh perilaku yang sesuai dengan norma hukum adalah : menghukum orang yang bersalah

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah : pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat

Upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai cara, baik berupaya preventif, kuratif, maupun edukasi. Tindakan yang mencerminkan upaya preventif adalah : melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa

hingga ke tingkat pusat/nasional.

Pengertian HAM menurut konstitusi RIS memiliki sifat universal, namun pelaksanaannya di negara Indonesia berpangkal pada : keseimbangan antara hak dan kewajiban

landasan politik luar negeri Indonesia, pertama landasan idiil adalah Pancasila, dan kedua landasan struktural adalah Ketetapan MPR.