PKn Kelas XI
( Khusus untuk lingkungan sendiri )
Salah satu ciri budaya politik Parokial secara umum adalah : apatis atau tradisional
Semangat nasionalisme yang harus tetap dipertahankan dalam rangka mengisi kemerdekaan adalah Persatuan dan kesatuan
Dalam kehidupan bermasyarakat, norma sebagai perlindungan kepentingan bersama. Di bawah ini yang Norma kecerdasan
Salah satu hak azasi manusia dalam bidang politik adalah hak memilih dan memilih dalam pemilu
Contoh partisifasi politik warga negara Indonesia sebagai berikut:
-memberikan suasana dalam pemilu lebih kondusif
-melakukan diskusi politik -menjalin komunikasi dengan elit politik
-memprakarsai disintegrasi bangsa
Dibawah ini terdapat prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila :
-Persamaan
-Keseimbangan antara hak dan kewajiban
-Kebebasan yang bertanggung jawab
-Persatuan nasional dan kekeluargaan
Pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang berpradaban
Fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan negara adalah …
Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang
“ Negara melindungi seganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kalimat tersebut adalah salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
Yang tidak termasuk salah satu ciri-ciri orang yang berprestasi adalah Bertindak propokatif
Dalam pernyataan-pernyataan di bawah ini, manakah yang tidak sesuai dengan pengertian atau makna keadilan Menjalankan perintah meskipun ada larangan
Bidang hukum dan pemerintahan sebagai jaminan keadilan bagi negara Indonesia tertuang di dalam Pasal 27 UUD 1945
Faktor-faktor pendukug partisipasi politik sebagai berikut :
-Pendidikan politik -Budaya politik -Sosialisasi politik
-Kesadaran politik
Suatu hubungan antar negara yang merdeka dan berdaulat oleh dua negara atau lebih yang mencakup berbagai bidang kehidupan, disebut Hubungan Internasional
Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan merupakan kepulauan yang pernah disengketakan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia
Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis, pelaksanaan nilai-nilainya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam setiap kurun waktu. Pengertian ini mengandung arti bahwa Pancasila sebagai Ideologi terbuka
Amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditunjukkan untuk mengurangi kewenangan Presiden. di era reformasi dan amandemen ke empat kekuasaan presiden : terbatas hanya dua kali dalam masa jabatan
Pemerintah dalam arti luas, adalah suatu pemerintah berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara meliputi badan Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem pemerintah presidensial terdiri atas Eksekutif dan legislatif
Dalam mencapai tujuan politik bebas aktif, Indonesia pada dasarnya menjalankan politik netral
Pada dasarnya politik yang dijalankan dalam kebijakan pemerintah Indonesia mengabdi pada kepentingan nasional
Arah politik luar negeri bebas aktif berorientasi dan menitikberatkan pada hal
upaya dan strategi mencapai tujuan nasional
Dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang dimaksud kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat
Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, khususnya
Kamanusiaan yang adil dan beradab bertujuan ....
meningkatkan martabat serta hak dan kewajiban asasi manusia warga negara
Cita-cita ekonomi nasional yang berdasarkan ekonmi kerakyatan mengutamakan ....
pemenuhan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
Berikut ini adalah kebijaksanaan pemerintah yang sesuai dengan usaha mewujudkan
keadilan sosial :
-pemenuhan kebutuhan materiil bagi seluruh rakyat
-unsur pernimpin perusahaan yang bertanggung jawab
- unsur pengendalian usaha dari negara
-unsur peningkatan kemakmuran rakyat
Keadilan sosial dalam good governance (kebijakan pemerintah yang baik) terimplementasi dalam: pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Perubahan suatu bangsa menuju kearah kondisi yang lebih baik atau buruk pada
hakikatnya tergantung dari usaha bangsa itu sendiri
Latar belakang lahirnya pemerintahan reformasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan demokratis
Vonis adalah istilah yang digunakan hakim dalam melakukan putusan perkara
Hal positif dari model pemerintahan demokrasi adalah rakyat menjadi pelaksana pemerintah melalui pemilu
Azas dari demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Good Governance adalah: keseimbangan hak dan kewajiban
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuasaan
eksekutif adalah parlementer
Suatu kabinet yang dibentuk di luar campur tangan DPR, menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden tetap bertanggung jawab kepada DPR, disebut kabinet parlementer
Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah
tumbuh suburnya praktik KKN
Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang
sebenamya adalah Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya
Pembagian fungsi negara Montesquieu, lebih dikenal dengan teori . Trias Politica
Pemerintah dalam arti sempit mencakup Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri
Dalam negara hukum, sebaiknya tindakan-tindakan negara selain mempertimbang
landasan hukumnya juga kepastiannya
Kewajiban warga negara RI menurut UUD 1945 yang menyangkut bidang politik
adalah membela negara
Dalam budaya politik di Indonesia kita mengenal istilah Partisipan, artinya :
kelompok masyarakat yang paham tentang politik
Dalam pemilu kita mengenal hak pilih aktif dan hak pilih pasif, perbedaan mendasar pada pernyataan tersebut adalah : melilih dan dipilih
Didalam ketatanegaraan Indonesia kita pernah melakukan beberapa kali Pemilu, diantaranya pada pada tahun 1977 kita melaksanakan pemilu ke : kedua
Pancasila yang sah dan benar terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea :4
Pada tanggal 27 Desember 1949 negara kita dijadikan sebagai Negara RIS, dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 artinya kita :kembali ke Negara kesatuan RI
Pada era Orba pucuk kepemerintahan Indonesia dipegang oleh Presiden Soeharto dan berakhir pada tahun 1998, artinya beliau memerintah Indonesia selama :32 th
Dalam ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami sistem kepemerintahan dimana
Presiden dijadikan sebagai boneka/lambang kemudian menteri bertanggung jawab
kepada dewan Sistem kabinet ini dinamakan : kabinet parlementer
Dalam masa kepemerintahan orba dikenal dengan program PJPT I yang dicanangkan selama 25 tahun, kepanjangan PJPT I adalah : pembangunan jangka panjang tahap I
REPELITA dalam masa kepemerintahan orba adalah kepanjangan dari : rencana pembangunan lima tahun
Pernyataan masa jabatan Presien selama masa 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan yang sama adalah terdapat di dalam UUD 1945 pasal :7
About Author
0 komentar:
Posting Komentar